Menteri Dalam Negeri Apresiasi Polri dalam Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri Apresiasi Polri dalam Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan apresiasinya terhadap peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Tito menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari.
Selain Pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, Pemilu 2024 juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024. Hal ini bertujuan untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Tito, Pilkada serentak sangat penting untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, mengingat terdapat ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Polri, sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, telah berperan aktif dalam menjamin kelancaran dan keamanan proses Pemilu.
Meskipun masih terdapat kekurangan, Tito menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu secara umum telah berhasil dan sukses. Pemilu di Indonesia merupakan yang terbesar dilakukan dalam satu hari di dunia. Meskipun kompleksitasnya tinggi, Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil menjalankan tugasnya.
Tito juga mengingatkan bahwa pada masa penghitungan suara saat ini, Polri tidak boleh lengah dalam menjaga keamanan. Meskipun quick count oleh berbagai lembaga menjadi referensi, penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi yang utama. Keamanan harus dijaga, terutama di tingkat lokal, untuk memastikan proses penghitungan suara berjalan lancar.
Apresiasi dari Tito Karnavian kepada Polri merupakan pengakuan atas peran penting yang telah mereka lakukan dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pemilu, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung demokrasi Indonesia.
