TikTok Hapus Ribuan Video Melanggar Kebijakan Pemilu 2024
TikTok Hapus Ribuan Video Melanggar Kebijakan Pemilu 2024. Media sosial yang sedang populer, TikTok, baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah menghapus puluhan ribu video yang mengandung informasi keliru dan melanggar kebijakan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia 2024. Selain itu, TikTok juga memperkenalkan pusat panduan pemilu di dalam aplikasinya yang telah dijangkau oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia.
Dalam keterangan resmi dari TikTok Indonesia, mereka menjelaskan bahwa untuk menegakkan kebijakan dan melawan penyebaran informasi keliru terkait pemilu di platform mereka, TikTok telah melakukan investasi besar-besaran di sistem moderasi konten. Sistem ini mengombinasikan teknologi otomatisasi dan moderator manusia yang terampil.
Sejak dimulainya kampanye pemilu pada 28 November 2023 hingga hari kedua pemungutan dan penghitungan suara pada 15 Februari 2024, TikTok telah menghapus lebih dari 17.000 video yang melanggar kebijakan informasi, 38.000 video yang melanggar kebijakan sipil dan integritas pemilu, serta lebih dari 3.000 video yang melanggar kebijakan tentang media sintetis dan media yang dimanipulasi. TikTok juga telah mengirimkan lebih dari 4.000 video kepada mitra pemeriksa fakta, di mana setengah lebih dari video tersebut kemudian dihapus dari platform.
Proses pemilu di Indonesia telah selesai pada pertengahan Februari lalu, melibatkan ratusan juta pemilih. Menariknya, berdasarkan data pada Januari 2024, lebih dari 120 juta warga Indonesia menggunakan aplikasi TikTok. Oleh karena itu, TikTok menjadi salah satu media sosial populer yang digunakan sebagai sarana kampanye bagi para calon presiden dan calon anggota legislatif.
Langkah yang diambil oleh TikTok dalam menghapus video yang melanggar kebijakan pemilu menunjukkan komitmennya dalam memastikan informasi yang disajikan di platformnya adalah akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pusat panduan pemilu yang diperkenalkan juga menjadi langkah positif dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna tentang proses pemilu dan kebijakan yang harus diikuti dalam berinteraksi di platform tersebut.
