Begini Upaya OJK Menghadapi Masalah Debt Collector. Masalah terkait debt collector menjadi isu utama yang dihadapi banyak konsumen di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil dua pendekatan: preventif dan kuratif. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OJK.

Upaya Preventif OJK

Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023

Salah satu langkah preventif yang diambil OJK adalah merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mencakup berbagai pasal yang mengatur hak dan kewajiban konsumen.

Edukasi Konsumen

Kiki menekankan bahwa konsumen tidak hanya perlu meminta hak perlindungan, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran. “Kita terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa,” kata Kiki. Jika konsumen mengalami kesulitan dalam pembayaran, mereka disarankan untuk segera menghubungi lembaga keuangan dan meminta restrukturisasi. Namun, keputusan akhir mengenai restrukturisasi tetap berada di tangan perusahaan keuangan.

Upaya Kuratif OJK

Penyelesaian Masalah Internal

OJK mendorong lembaga keuangan untuk memperkuat penyelesaian masalah secara internal, termasuk menangani aduan konsumen terkait debt collector. Jika penyelesaian internal tidak membuahkan hasil, OJK menyarankan untuk menyelesaikan masalah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Penggunaan Debt Collector Bersertifikat

Perusahaan keuangan yang menggunakan jasa penagihan pihak ketiga harus memastikan bahwa debt collector yang mereka gunakan telah bersertifikat. Kiki mengingatkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Sanksi Terhadap Pelanggaran

OJK telah memberikan sanksi kepada 58 perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen selama periode Januari hingga April 2024. Sanksi tersebut meliputi:

• 35 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis
• 3 perusahaan diberikan surat perintah
• 10 perusahaan mendapatkan sanksi denda

Selain itu, per 30 April 2024, terdapat 67 perusahaan yang telah melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan.

Kesimpulan

OJK telah mengambil berbagai langkah preventif dan kuratif untuk menangani masalah debt collector yang meresahkan konsumen. Melalui penerbitan peraturan, edukasi konsumen, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran, OJK berupaya memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan pelaku usaha jasa keuangan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen juga diharapkan untuk proaktif dalam mengatasi masalah pembayaran guna menghindari tekanan dari debt collector.