Eropa Ketat, Google dan Facebook Sulit Cari Untung
Eropa Ketat, Google dan Facebook Sulit Cari Untung. Uni Eropa telah memperketat aturan terhadap raksasa teknologi. Dengan mengambil langkah-langkah tegas menyusul konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah dan menjelang tahun politik 2024 mendatang. Setelah meminta Google, Meta, untuk menyaring informasi terkait konflik antara Hamas-Israel. Uni Eropa kini merancang kebijakan baru yang bertujuan memberantas penyebaran informasi palsu terutama dalam konteks politik.
Dalam hal ini, kebijakan baru tersebut mengharuskan penyedia platform media sosial. Termasuk Google dan Meta, untuk memberikan label yang jelas pada iklan politik. Jika melanggar aturan ini, perusahaan teknologi tersebut akan kena denda sebesar 6% dari total omset iklan di wilayah Eropa. Langkah ini bertujuan memberantas informasi tidak benar mengenai politik.
Aturan baru ini juga melarang iklan politik menampilkan profil seseorang berdasarkan etnis, agama, dan orientasi seksual. Harapannya kebijakan ini dapat mengurangi jumlah iklan politik yang dapat menciptakan ketegangan di wilayah Eropa menjelang pemilihan umum.
Selanjutnya, Sandro Gozi, pemimpin proses penyusunan regulasi di Parlemen Eropa. Ia menyatakan bahwa aturan baru ini akan membuat sulit bagi pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan disinformasi dengan tujuan menggagalkan proses demokrasi. Keputusan ini sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan disinformasi dan intervensi asing yang mungkin terjadi melalui iklan politik online selama masa kampanye pemilu.
Oleh karena itu, negara-negara di Uni Eropa dan para pembuat kebijakan telah sepakat untuk merancang regulasi ini sejak tahun lalu, ketika usulan ini diajukan oleh Komisi Eropa. Semua iklan politik online akan kini tunduk pada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat sebagai langkah preventif menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 mendatang.
Dengan tindakan tegas ini, Uni Eropa berharap dapat menciptakan lingkungan politik online yang lebih bersih dan memberantas disinformasi yang dapat mengganggu integritas demokrasi di wilayah tersebut.
