Pembatasan Konten di Malaysia: Ancam Kebebasan Berpendapat
Pembatasan Konten di Malaysia: Ancam Kebebasan Berpendapat. Pemerintah Malaysia kini tengah menjadi perhatian global karena tindakan mereka yang semakin membatasi konten di platform media sosial seperti Facebook dan TikTok. Data yang dirilis oleh kedua perusahaan media sosial ini menunjukkan peningkatan permintaan penghapusan konten selama enam bulan pertama tahun 2023.
Meskipun Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mulai menjabat sejak November 2022, sebelumnya berjanji untuk menjaga kebebasan berpendapat, terutama di media sosial, laporan dari TikTok dan Facebook menunjukkan adanya kebijakan yang bertentangan dengan janji tersebut.
Dikutip dari Reuters pada Minggu (17/12/2023), permintaan penghapusan konten di platform Facebook dan TikTok melonjak secara signifikan. Pemerintah Malaysia membantah klaim bahwa mereka tidak menghormati kebebasan berpendapat, dengan alasan bahwa konten yang mereka blokir bersifat provokatif dan sensitif terkait isu ras dan agama.
Meta, perusahaan di balik Facebook dan Instagram, melaporkan bahwa sepanjang Januari-Juni 2023, mereka membatasi akses terhadap 3.100 halaman dan postingan agar tidak bisa diakses oleh netizen di Malaysia. Jumlah ini meningkat enam kali lipat dibandingkan dengan periode enam bulan sebelumnya, mencatat rekor tertinggi sejak Meta mulai melaporkan pembatasan konten di Malaysia pada 2017.
Otoritas komunikasi Malaysia menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa pemblokiran konten di media sosial dilakukan untuk melindungi masyarakat dari peningkatan kejahatan online yang signifikan, bukan untuk membatasi pandangan yang berbeda.
Laporan Meta mengungkapkan bahwa konten yang diminta untuk diblokir berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, judi ilegal, ujaran kebencian, ras dan agama, penipuan keuangan, serta perundungan.
TikTok juga melaporkan adanya pembatasan konten dari pemerintah Malaysia. Dalam laporan bulan lalu, TikTok mencatat 340 permintaan blokir konten selama Januari-Juni 2023, mempengaruhi 890 postingan dan akun TikTok. Malaysia menjadi negara dengan permintaan pembatasan konten TikTok tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, membantah tuduhan bahwa pemerintahnya memblokir konten yang mengkritik pemerintah di media sosial. Pada Oktober lalu, ia menyatakan bahwa TikTok belum mematuhi aturan di Malaysia, tetapi TikTok berkomitmen untuk lebih aktif dalam mematuhi regulasi setempat setelah ancaman gugatan hukum dari pemerintah Malaysia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan berpendapat di dunia maya dan sejauh mana pemerintah dapat membatasi konten di era digital.
