Jakarta – PT Pertamina (Persero) mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas penyerahan sertifikat tanah, yang nantinya akan digunakan untuk proyek strategis nasional dan aset Pertamina.
Sertifikat tanah itu diserahkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa.
Nicke, dikutip dari keterangan resminya, menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dalam upaya penyelamatan aset BUMN Pertamina.
Ia mengatakan digitalisasi dan berbagai terobosan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN telah memberikan kemudahan untuk Pertamina.
“Dengan beberapa terobosan yang sudah disampaikan berbagai sertifikasi aset bisa terimplementasi tahun ini, hingga permasalahan aset maupun masyarakat yang tinggal di area tersebut bisa dicarikan jalan keluar terbaik tanpa adanya friksi dengan masyarakat,” kata Nicke.
Ia mengharapkan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus diperkuat untuk menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah Pertamina hingga 2025 serta dukungan untuk proyek strategis nasional, yaitu Petrochemical Complex Balongan, RDMP Cilacap, dan NGRR Tuban.
Nicke mengatakan Pertamina yang memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir di sektor energi memiliki cakupan bisnis dan pengelolaan aset yang sedemikian besar.
“Tentunya, pengelolaan aset yang baik akan berdampak positif kepada kelancaran operasional perusahaan. Dukungan dari berbagai stakeholder akan mendorong performa Pertamina dalam menjaga ketahanan energi negeri dan berkontribusi aktif pada program net zero emission tahun 2060,” tuturnya.
Dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, Pertamina telah meningkatkan status kepemilikan tanah Pertamina pada 2022 mencapai 804,5 hektare yang sebagian besar di antaranya merupakan aset di wilayah Sumatera Utara dan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional di Indramayu, Cilacap, dan Tuban. Adapun total kumulatif status aset free and clear mencapai 10.686,8 hektare pada 2022.
Sementara itu, Hadi menyampaikan sinergi dan kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan aset dan percepatan sertifikasi aset Pertamina.
“Kami terus berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah Pertamina dan kami sudah memiliki unit layanan khusus di daerah yang akan mempercepat proses sertifikasi tanah milik Pertamina,” ujarnya.
Ia juga mengimbau Pertamina dapat segera menyampaikan daftar aset yang harus segera disertifikasi. “Kakanwil Jabar, Jateng, dan Jatim akan segera koordinasi proaktif untuk mana saja lokasi yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Hadi.
